Indonesia Dorong Penyelesaian Politik Situasi Terkini Di Afghanistan

Pilpres dengan dua kubu pasangan calon yang bertarung, namun tidak terjadi konflik, menjadi kunci keberlangsungan demokrasi di Tanah Air. Rieke Diah Pitaloka adalah seorang penulis buku, pembawa acara dan pemain sinetron Indonesia. Mulai tahun 2007, Rieke aktif dalam berbagai kegiatan politik, bahkan pernah menduduki jabatan wakil sekretaris jendral DPP Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Muhaimin Iskandar. Rieke kemudian mengundurkan diri dari partai berbasis massa Islam tersebut untuk bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarnoputri.

“Indonesia berharap penyelesaian politik tetap dapat dilakukan, melalui Afghan-owned, Afghan-led,” isi pernyataan pemerintah Indonesia atas perkembangan situasi di Afghanistan. Setelah Taliban memasuki Kabul, diplomat dari berbagai perwakilan asing beramai-ramai meninggalkan Afghanistan. Amerika Serikat telah mengirim pasukannya ke Kabul untuk membantu proses evakuasi tersebut.

Pertemuan akan dilakukan oleh para menteri luar negeri di sela-sela sidang Perserikatan Bangsa-bangsa di New York. Sementara dalam bidang ekonomi, negara-negara Asia dan Afrika bersepakat untuk meningkatkan investasi dan perdagangan yang terbuka. Maka untuk menindaklanjutinya, Asia-Afrika sepakat membentuk Asia Africa Business Council di Jakarta yang merupakan usulan dari forum Asian African Business Summit. Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, maka politik dan pendidikan politik bagi negara dan bangsa Indonesia saat ini sangat strategis dan urgent, karena eksistensi sebuah Negara sangat ditentukan oleh sikap serta kedewasaan politik masyarakatnya.

Maksudnya adalah penguatan partai dengan menciptakan kejelasan struktur dan aturan kelembagaan dalam berbagai aktivitas partai baik di pemerintahan, inner organisasi, maupun akar rumput. Dengan adanya aturan major yang jelas dan disepakati oleh sebagian besar anggota, dapat dicegah upaya untuk manipulasi oleh individu atau kelompok tertentu bagi kepentingan-kepentingan jangka pendek yang merusak partai. Kemudian, dalam perbaikan terhadap struktur dan aturan, dapat dilekatkan berbagai nilai demokrasi dalam pengelolaan partai.

Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin presiden Suharto dan mulainya periode Reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maupun ‘politik uang’ di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik. Misalnya, segmen miskin dari masyarakat Indonesia ‘didorong’ untuk memilih calon presiden tertentu pada hari pemilihan dengan menerima uang kecil di dekat kotak suara. Strategi seperti ini masih tetap dilakukan, bahkan digunakan oleh semua pihak politik yang terlibat (dan ini sebenarnya berarti race-nya lumayan adil maka berbeda dengan pemilu period Orde Baru).

Politik  Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan Indonesia harus melakukan resetting ekonomi dan politik dalam menyikapi situasi pandemi Covid-19. Tanda-tanda rekonsiliasi sudah terlihat ketika Jokowi bertemu kali pertama dengan Prabowo pascapilpres. Kritik dan kekecewaan pendukung Prabowo begitu masif beredar di beranda media sosial. Demikian pula dengan Sandiaga Uno yang bersedia dipinang menjadi timses Bobby Nasution dan Gibran dalam pilkada serentak 2020.

Tujuan dari Rancangan Perpres Grand Design tersebut dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partisipasi politiknya. Peningkatan kualitas perempuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan politik di parlemen guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender. Perlu dilakukan saat ini adalah memegang teguh etika politik yang berorientasi pada kemanusiaan yang menghargai satu dengan yang lainnya. Serta juga memiliki nilai-nilai moral yang baik dalam menghargai peradaban Indonesia demi maju dan berkembangnya Indonesia ke arah yang lebih baik.

Tata kelola pemerintahan tidak lagi menjadi semata-mata otoritas pemerintah pusat yang sentralistik. Ada ruang yang lebih luas bagi aktor lokal dalam menentukan dinamika politik di ranah lokal. Ruang tersebut semakin besar seiring diberlakukannya desentralisasi asimetris di daerah-daerah kaya sumberdaya alam seperti Aceh dan Papua. Dalam aspek ekonomi, terdapat kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. Tidak ada lagi monopoli-monopoli dan perampasan hak kekayaan negara oleh bangsa asing.

Dalam masa transisi politik, pemahaman terhadap hubungan antara kedua proses itu menjadi sangat penting. [newline]Karena keterbatasan waktu dan tenaga, seringkali penataan elemen sistem politik dan pemerintahan dilakukan secara terpisah. Dalam realitas, semua elemen tersebut akan digunakan dan menimbulkan kemungkinan komplikasi satu dengan lainnya. Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Mengakhiri pemaparannya, I Dewa Gede Palguna menyampaikan bahwa dalam melakukan politik luar negeri Indonesia dapat melalukan dengan dua bentuk, yaitu yang pertama dengan menggunakan pendidirian monist, dimana Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengutamakan penggunaan Hukum Internasional.

Sejumlah demonstrasi menentang beragam kebijakan pemerintah terjadi di berbagai kota. Penolakan ini tidak dipungkiri menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meski menggandeng influencer, komunikasi publik pemerintah dinilai tidak bekerja maksimal. Indonesia menyampaikan telah membentuk sejumlah regulasi dan peraturan, roadmap pengurangan limbah, dan National Plan of Action to Combat Marine Debris, serta memasukkan isu marine plastic debris ke dalam kurikulum pendidikan nasional.