Politisasi Vaksin Dan Program Vaksinasi Covid

Di satu sisi, hak individu untuk menolak setiap intervensi medis dijunjung tinggi. Di sisi lain, hak publik secara umum untuk mendapatkan keamanan dari penularan penyakit seakan mematikan hak individu untuk menolak intervensi medis. Dalam beberapa kesempatan, pengadilan bahkan harus memerintahkan melakukan vaksinasi kepada sekelompok orang yang tidak mau divaksinasi atas nama keamanan dan kesehatan lingkungan. Program vaksinasi di suatu negara selalu menulai pro dan kontra bahkan dapat dipolitisasi. Untuk program vaksinasi Covid-19 itu, tentu pemerintah akan menyiapkan anggarannya.

Hal ini ditandai dengan telah diterimanya izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan . Saat ini menurut Wiku sudah lebih dari 21 juta orang yang telah menjalani vaksinasi dosis lengkap. [newline]Berbagai faktor, seperti obat-obatan yang diminum, penyakit kronis yang diderita, usia, cara penyimpanan vaksin, dan prosedur penyuntikan, turut menentukan efektivitas vaksin dalam mencegah penyakit. Data surveilans sangat penting untuk memahami efektivitas, misalnya, kapan orang mendapatkan vaksin dan berapa cakupan vaksinasi di suatu negara. Perbedaan efikasi dalam berbagai uji klinis di berbagai negara di atas terjadi karena efikasi sendiri ditentukan oleh sejumlah faktor, seperti latar belakang kelompok sukarelawan untuk uji klinis dan epidemiologi wilayah uji klinik dilakukan.

Bahkan, Presiden Joko Widodo juga menegaskan akan menjadi penerima vaksin yang pertama. Langkah kedua adalah membeli vaksin dari luar negeri setelah disetujui oleh WHO. Umumnya, perusahaan pembuat vaksin enggan untuk membuka investasi bagi produksi massal vaksin sebelum mendapatkan izin produksi dan edar vaksin. Akan tetapi, dalam konteks pandemi, COVAX menyuntikkan pendanaan dan insentif untuk memastikan bahwa perusahaan siap untuk memproduksi vaksin sesuai kebutuhan begitu mendapatkan izin produksi dan izin edar.

Lebih lanjut Airlangga memaparkan, untuk mencapai kekebalan kelompok dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, dibutuhkan sekitar 208 juta penduduk Indonesia yang perlu divaksin. Selain merupakan wujud nyata dari kerja keras pemerintah dalam menghadirkan vaksin guna memenuhi kebutuhan vaksin di dalam negeri sekaligus memastikan stok vaksin aman. Sehari menjelang proses penyuntikan vaksin Covid-19 kepada penerima pertama Presiden Joko Widodo, muncul berbagai pertanyaan di masyarakat terkait rendahnya efikasi CoronaVac, vaksin Covid-19 produksi Sinovac Biotech China. Pada uji klinis CoronaVac fase tiga di Indonesia, disebutkan bahwa efikasi vaksin mencapai sixty five,3 persen dengan imunogenisitas sebesar ninety nine,23 persen.

Jakarta telah mendapatkan jatah vaksin mencapai eight,89 juta dosis hingga 1 Juli 2021. “Informasi harga vaksin Covid-19 di Brazil, telah kami klarifikasi ke pihak Sinovac. Intinya, Bio Farma berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah menghadirkan vaksin COVID-19 dengan harga yang terjangkau untuk memberi perlindungan bagi penduduk Indonesia”, ujar Honesti.

Masyarakat pun akan mendapatkan jatah suntikan vaksin Covid-19 sesuai dengan jadwal atau periode yang sudah ditentukan pemerintah. Program vaksinasi Covid-19 dilaksanakan di Indonesia sepanjang tahun 2021 hingga Maret 2022. Program vaksinasi dibagi dalam dua periode dengan empat tahapan sesuai dengan prioritas sasaran.

Fasilitas ini merupakan salah satu dari empat pilar kerangka kerja sama yang disebut The Access to Covid-19 Tools Accelerator. The ACT Accelerator sendiri dibentuk pada akhir April 2020 untuk melakukan akselerasi pengembangan, produksi, dan akses yang memadai bagi tes, pengobatan, dan vaksin Covid-19. Kerja sama tersebut disusun dalam empat pilar, yakni penguatan prognosis, perawatan, vaksin, dan sistem kesehatan. Alasan penolakan lain adalah anggapan bahwa mekanisme kekebalan yang terbentuk setelah terpapar penyakit lebih kuat daripada kekebalan “buatan” yang dilatihkan melalui vaksinasi.